Kapolri Terbitkan Perpol Baru Tahun 2026, Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
kabarpolri.com – Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Dr. (H.C) Suyudi Ario Seto., S.I.K., S.H., M.Si menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Benar (ada perpol baru),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Kadiv Humas juga membenarkan salah satu pasal dalam aturan baru ini membuka ruang agar majelis sidang etik bisa berpangkat lebih rendah.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Kadiv Humas.
Kadiv Humas menjelaskan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.
Perubahan terdapat pada Bab Ketentuan Umum mengenai pengertian banding. Sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding terdiri dari pelanggar, istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar. Setelah diubah, ketentuan pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.
Perubahan juga terdapat pada ketentuan Audit Investigasi. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang berbunyi:
(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
Batas waktu surat panggilan di Pasal 19 ayat 5 juga diubah. Sebelumnya, surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
“Setelah diubah berbunyi ‘(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujar Kadiv Humas.
Perubahan juga dilakukan terkait pangkat majelis KKEP pada Pasal 42 ayat 3. Ketentuan lama berbunyi ‘susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar’.
“Diubah menjadi, Pasal 42 ayat (3) berbunyi Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah,” papar Kadiv Humas.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” lanjut Kadiv Humas
Irjen Pol Isir menyatakan isi pada Pasal 59 ayat 2 terkait ketentuan kehadiran terduga pelanggar di sidang KKEP juga diubah. Dalam aturan terbaru, pelaksanaan sidang KKEP Polri dapat digelar secara daring.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Irjen Pol Isir mengutip bunyi aturan baru.
Pangkat keanggotaan KKEP banding juga turut diubah pada Pasal 74 ayat 3. Dulu, KKEP Banding berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.
“Diubah berbunyi menjadi: (3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar” ujar Irjen Pol Isir.
Jangka waktu penempatan khusus (patsus) pada Pasal 98 ayat 4 yang menyebut paling lama 30 hari kerja. Kini ketentuan tersebut diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus.
“Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” papar Kadiv Humas.
Syarat mengundurkan diri bagi pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Pasal 111 ayat 2 huruf c juga diubah. Ketentuan pada huruf c sebelumnya berbunyi ‘tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 (lima) tahun’.
Ketentuan tersebut diubah menjadi: ‘tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih’.
“Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” pungkas Kadiv Humas Polri.
