Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Komjen Pol (Purn) Wahyu Widada: Sebelum Bekerja Lihat Aturan Hukum dan SOP
kabarpolri.com – Sorong – Penguatan integritas aparatur menjadi kunci untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari penyimpangan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang adil dan dapat dipercaya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komjen Pol (Purn) Drs. Wahyu Widada., M.Phil meminta jajarannya untuk menjalankan pelayanan dan kegiatan administratif lainnya lengkap sesuai aturan yang berlaku.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat proses bisnis atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Komjen Pol (Purn) Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, Irjen ATR/BPN menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari memuat dokumen, indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh suatu pekerjaan.
Keberhasilannya harus tercermin dari pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak seharusnya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan pembohong. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegas Irjen ATR/BPN.
Bukan hanya memastikan layanan berjalan sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga perlu memperhatikan pengelolaan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dan meminta penyelesaiannya hingga tuntas, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus mencakup penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesan Irjen ATR/BPN.
Sesi pelatihan ini dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir menyampaikan pengarahan bersama Irjen ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
