BPI KPNPA RI Minta Kapolri Kawal Presiden Prabowo hingga Akhir Masa Jabatan, 350 Massa Tegaskan Dukungan terhadap Reformasi Polri

0
IMG-20261121-WA0034-225x300_1

Kabarpolri.com, Jakarta – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mewujudkan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui aksi damai yang digelar pada Rabu, 18 November 2026. Sebanyak kurang lebih 350 orang massa yang tergabung dalam BPI KPNPA RI turun menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap program pembenahan institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam mengawal institusi kepolisian serta menjaga stabilitas negara.

“Kami mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menjalankan reformasi Polri secara konsisten. Kami ingin penegakan hukum benar-benar berkeadilan, tidak tebang pilih, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Rahmad saat memberikan keterangan kepada awak media di Tangerang Selatan, Sabtu (21/11/2026).

BPI KPNPA RI MINTA KAPOLRI KAWAL PRESIDEN PRABOWO

Dalam kesempatan tersebut, Rahmad Sukendar juga menyampaikan pesan penting kepada Kapolri agar Polri turut menjaga keamanan, keselamatan, dan stabilitas pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga selesai masa jabatannya.

Menurut Rahmad, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar konsisten menjaga dan mengawal Presiden Prabowo Subianto sampai selesai masa jabatannya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan maupun keamanan negara,” ujar Rahmad.

Ia menegaskan bahwa BPI KPNPA RI menginginkan situasi nasional tetap kondusif sehingga pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Rahmad juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengusut setiap dugaan tindakan melawan hukum yang berpotensi mengganggu keamanan negara, termasuk apabila ditemukan ancaman terhadap keselamatan Presiden.

DELAPAN AGENDA PRIORITAS REFORMASI POLRI

Selain memberikan dukungan, BPI KPNPA RI juga menyiapkan delapan agenda prioritas reformasi Polri yang akan disampaikan secara resmi kepada Kapolri.

Delapan agenda tersebut meliputi:

1. Polisi Dekat dan Cinta Masyarakat. Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis.

2. Penegakan Hukum Berkeadilan. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

3. Pemberantasan Pungli, Pemerasan, dan Korupsi. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.

4. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

5. Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi Berbasis Kompetensi. Jabatan harus diberikan berdasarkan prestasi, kemampuan, dan integritas.

6. Transparansi Pelayanan dan Penanganan Perkara. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan profesional.

7. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Polri. Kesejahteraan, fasilitas, perlindungan kesehatan, dan keselamatan anggota harus menjadi perhatian negara.

8. Perlindungan HAM dan Kebebasan Masyarakat. Seluruh tindakan kepolisian harus menghormati hak asasi manusia dan ketentuan hukum.

Rahmad menilai reformasi Polri harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan anggota yang menjalankan tugas dengan baik.

AKAN SAMPAIKAN HASIL AKSI DAN MINTA AUDIENSI KHUSUS KAPOLRI

Sebagai tindak lanjut aksi damai 18 November 2026, BPI KPNPA RI berencana menyampaikan hasil evaluasi, aspirasi, serta rekomendasi organisasi kepada Kapolri.

BPI KPNPA RI juga akan mengajukan permohonan audiensi khusus agar dapat bertemu langsung dengan Kapolri untuk menyampaikan delapan agenda prioritas reformasi Polri.

“Kami ingin hasil aksi ini benar-benar ditindaklanjuti. Kami akan meminta waktu khusus kepada Kapolri untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi BPI KPNPA RI. Kami siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis dalam mengawal reformasi Polri,” ungkapnya.

KASUS DUGAAN PENYADAPAN HARUS DIUNGKAP SAMPAI TUNTAS

Rahmad Sukendar juga kembali menyoroti persoalan dugaan penyadapan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, profesional, dan transparan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila didukung bukti yang sah.

“Jangan berhenti pada pihak-pihak tertentu. Usut sampai tuntas siapa pun yang terlibat, termasuk apabila ditemukan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum,” tegasnya.

BPI KPNPA RI SIAP KAWAL KAPOLRI DAN PEMERINTAH

Menutup keterangannya, Rahmad menegaskan bahwa dukungan BPI KPNPA RI kepada Kapolri bukan berarti organisasi akan berhenti melakukan pengawasan dan kritik terhadap institusi kepolisian.

Sebaliknya, dukungan tersebut akan diwujudkan melalui kontrol sosial, penyampaian laporan, evaluasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Menurutnya, Polri yang kuat adalah Polri yang profesional, berintegritas, transparan, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Kami tegaskan, tujuan kami bukan melemahkan Polri, tetapi membantu memperkuat institusi Polri. Kami mendukung Kapolri Suyudi dalam menjalankan reformasi dan penegakan hukum berkeadilan. Kami juga meminta Kapolri menjaga stabilitas negara serta mengawal Presiden Prabowo sampai tuntas masa jabatannya,” pungkas Rahmad Sukendar.

BPI KPNPA RI menyatakan akan terus mengawal reformasi Polri, menjaga kondusivitas nasional, serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab demi tegaknya hukum dan kepentingan bangsa dan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!