Polri berhasil Bongkar Kasus TPPO Bermodus Kawin Kontrak Dan Short Time di Wilayah Puncak

Bagikan Berita

1,775 total views, 39 views today

kabarpolri.com – Jakarta, Polri berhasil bongkar kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Bermodus Booking Out Kawin Kontrak Dan Short Time di Wilayah Puncak.

Dalam keterangannya, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Argo Yuwono. Sik. Msi mengatakan, berawal dari adanya video di YouTube berbahasa Inggris yang tersebar luas sudah dilihat dari berbagai negara (internasional) yang menyebutkan bahwa daerah Puncak, Jawa Barat terdapat Wisata Sex Halal lengkap dengan mencantumkan video testimoni pelaku.

“Direktorat Tindak Pidana Umum, membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan 5 tersangka,”jelas Karo Penmas.

Dari hasil penyidikan, Polri berhasil amankan 5 tersangka inisial NN, OK als R, S, DOR, AAAA als Ali.

Adapun peran para NN sejak tahun 2015-2020 berperan sebagai penyedia dan telah menawarkan 20 perempuan untuk di booking out atau short time dan kawin kontrak dengan WN Arab.

Sedangkan OK als R sejak tahun 2015-2020 berperan sebagai penyedia dan telah menawarkan 20 perempuan untuk di booking out atau short time dan kawin kontrak dengan WN Arab.

Tersangka S, sejak tahun 2015-2020 berperan sebagai penyedia 20 laki-laki WN Arab Saudi pelanggan booking out atau short time dan kawin kontrak dan 12 kali menjadi saksi kawin kontrak.

DOR berperan sebagai penyedia transportasi dan membawa korban ke S, tersangka yang ke-5 inisial AAAA als Ali berperan sebagai pemesan dan melakukan transaksi untuk booking out.

“Mucikari NN dan OK berperan yang menentukan harga booking out short time atau kawin kontrak dengan harga booking out (BO) short time dimana korban berhubungan badan dengan pelanggan selama 1-3 jam sebesar Rp.500 ribu-Rp.600 ribu, sedangkan harga 1 malam sebesar Rp.1-2 juta dan booking out secara kawin kontrak selama 3 hari dibayarkan seharga Rp.5 juta sedangkan untuk waktu 7 hari dibayarkan seharga Rp.20 juta,” jelas Brigjen Pol Argo Yuwono, saat konferensi Pers Di Gedung Bareskrim Polri, Jum’at (14/2/2020)

Lanjut Jenderal Bintang Satu ini menuturkan, Keuntungan yang diperoleh kedua mucikari sebesar 40%, maka jika korban mendapatkan uang sebesar Rp.1 juta maka mucikari mendapatkan Rp.400 ribu artinya mucikari mendapat keuntungan 20% perorang dari penghasilan yang didapat korban,” ungkap Karo Penmas Divhumas Polri.

Barang bukti yang diamankan:
1. 7 unit handphone
2. Uang tunai sebsar Rp.900.000
3. Print out pemesanan, akses apartemen dan 1 bundel booking De Resident At Puri Casablanca
4. request from open Balconidoor
5. 1 buah ivoice pemesanan
6. Paspor an. ABDUL ALZIZ ALMASOD Of Saudi Arabia
7. 2 buah boarding pass Srilanka Air Lines Penerbangan Riad-Jakarta an. ALMASOD.

Dari Hasil keterangan tersangka ada 3 korban yang berhasil di amankan yaitu LD, RR als I dan IM.

“Total korban sebanyak 11 orang yang sudah dititipkan ke panti rehabilitasi akan di serahkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan rehabilitasi kepada korban dikarenakan terdapat beberapa korban diberikan terapi di rumah perlindungan seperti terapi psikososial, mental spiritual terkait persiapan mereka untuk kembali ke keluarga maupun masyarakat,” paparnya.

“Secara substantif hal ini manjadi konsentrasi internasional, oleh karenanya Divhubinter Polri NCB Interpol membantu dan memfasilitasi kerjasama yang diperlukan dalam penanganan tindak pianan tersebut, baik dalam institusi Polri maupun institusi diluar Polri yang terkait dengan lalu lintas WNA,”kata Karo Penmas.

“Sesuai prosedur untuk WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat dilakukan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” tegasnya.

“Perlunya tindakan bersama-sama dari seluruh stakeholder pemerintah dan dinas terkait agar kasus tersebut tidak berkembang menjadi isu internasional dan mencoreng negara Indonesia,”ucap Brigjen Pol Argo Yuwono.

Para tersangka di jerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Podana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.120 juta dan paling banyak Rp.600 juta.

Hadir juga dalam konferensi Pers, Dirtipidum Brigjen Pol Ferdy Sambo, S.H., S.I.K.,M.H, Divhubinter AKBP Eka Syarif Nugraha Husen, S.I.K., M.Si, Kemen PPPA Ir. Destri Handayani, M.E, Kemensos Dian Bulamsari, M.Si, Imigrasi Dirwasdakim Reynhard S. P. Silitonga, Kasubdit lll Kombes Pol John Weynart Hutagalung, S.I.K, Kejagung Heri Wiyanto, S.H., M.Hum, Wakil LPSK (Purn) Brigjen Pol Dr. Achmadi. (hy/bs)

About Us | Contact Us | Redaksi | Kode Etik Jurnalistik
error: Content is protected !!