Polisi Amankan Unras : 10 Desa Tolak Relokasi Lahan Sengketa Lahan TNI AL
946 total views, 2 views today
Kabarpolri.com – Kota Pasuruan – Jatim, Ribuan warga masyarakat dari 10 Desa di kawasan TNI AL yang terletak dibilangan Kabupaten Pasuruan lakukan aksi unras damai ‘menolak rencana relokasi’. Mereka menuntut pemerintah daerah proaktif memfasilitasi percepatan penyelesaian masalah yang selama ini belum terselesaikan.
Dalam Aksi penolakan yang disuarakan oleh ribuan warga di depan Kantor Bupati Kabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, Rabu (4/9/2019). Warga bersala dari Desa Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Alastlogo, Semedusari, Tampung, Gejugjati dan Branang di Kecamatan Lekok Sementara Desa Sumberanyar di Kecamatan Nguling.
Ribuan massa datang ke kantor Bupati dengan menggunakan puluhan kendaraan truck dan pick-up, dan poster – poster tuntutan juga ratusan bendera merah putih. Diketahui aksi tersebut mereka juga membawa 4 keranda sebagai simbol warga yang meninggal pada peristiwa 2007 silam.
Setibanya di kantor Bupati, warga langsung bershalawat dan mengibar – ngibarkan puluhan bendera. Mereka juga membaca puisi dan bergantian berorasi.
Dikabarkan sebelumnya oleh Waka Polres Kompol Mario Prahatinto SH., S.I.K., kepada kabarpolri.com. Kabag Ops kompol Hari Subagyo SH., juga menyampaikan, 230 Anggota Personil Gabungan telah kami turunkan untuk mengantisipasi kantibmas akan hal yang tidak kita inginkan agar tetap kondusif dan aman, nyaman khususnya Wilayah Hukum Res- Pasuruan Kota.
“Kita tadi sudah turunkan ke lokasi pengamanan 230 Anggota personil gabungan dari Intel, Sat-Reskrim, Sat-Narkoba, Sat-Sabhara, Sat-lantas hingga beberapa jajaran dari polsek untuk mengamankan aksi itu,” kata kompol Hari Subagyo SH.
Lebih jauh Lasminto, koordinator aksi, dalam penyampainnya mengatakan, ada tiga poin tuntutan warga. “Pertama agar pemda menolak rencana relokasi oleh TNI AL di 10 desa, serta menghapus segala larangan dan kesewenangan TNI AL di atas tanah tersebut, dan ketuga supaya pihak pemda proaktif untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian masalah yang telah berlarut sejak tahun 1960-an hingga saat kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Aksi warga ini selain diamankan ratusan anggota polisi dari Polresta, Juga ikut dalam pengamanan dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan.
Terpantau di lokasi Unras, Polisi juga turut memfasilitasi perwakilan mereka (Fakta..red,) yang tergabung dan untuk masuk ke kantor Bupati. Saat puluhan perwakilan masuk, warga menyertai dengan shalawat.
Aksi masih berlangsung. Perwakilan warga pun masih berdialog di dalam kantor. Dan Warga terus menyuarakan dalam orasi agar Bupati dan wakil Bupati menemui mereka. Hingga akhirnya di temui oleh Wabup Kabupaten Pasuruan. Dan setelah berdialog dengan perwakilan unras di dalam kantor, Wakil Bupati KH Mujib Imron akhirnya menemui massa Unras dan dalam penyampaiannya mengatakan, “Kami pihak Pemkab mendukung aksi penolakan relokasi warga, dan dimana adanya relokasi itu harus mengetahui pihak pihak TNI AL harus ada kesepakatan dan di setujui dari warga setempat.” Singkatnya
Hingga sebelum bubarnya aksi Unras di tutup dengan do’a oleh Wabup dan para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib tanpa ada aksi anarkis maupun pelanggaran hukum. (hy/rht)
