Polda Kalteng Tangkap Simpatisan FPI Penyebar Ujaran Kebencian di Medsos

Bagikan Berita

 356 total views,  2 views today

 

Kabarpolri.com, Kalteng, Rabu (23/12/2020), Terkait penyebaran ujaran kebencian di media sosial oleh simpatisan FPI, Ditreskrimsus Polda Kalteng berhasil membekuk pelaku berinisial FA (30) di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, Kalteng, pada Selasa (15/12/2020) lalu.

Dalam keterangannya, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., melalui Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol. Hendra Rochamawan, S.I.K., M.H., pada saat press release tindak pidana UU ITE di Aula Ditreskrimsus Mapolda Jalan Tjilik Riwut Km 01 Kota Palangka Raya, Rabu (23/12/2020) pagi, menuturkan, bahwa, “Postingan yg berhasil ditemukan di IG atas nama sry_mutmut_zee ini terbukti melakukan tindak pidana di bidang ITE & memenuhi unsur SARA,” kata Kabidhumas saat didampingi Dirreskrimsus.

Dalam kesempatan yang sama, Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Pasma Royce, S.I.K., M.H., menerangkan, bahwa dalam media sosial yang menjiplak akun milik orang lain tersebut banyak ditemukan postingan yang mengandung kebencian kepada pemerintah.

“Masyarakat bahkan salah satu ulama terkenal yaitu Abah Guru Sekumpul,” terangnya.

“Dari hasil interograsi yang kami lakukan, diperoleh informasi bahwa FA ini adalah seorang simpatisan dari Front Pembela Islam (FPI),” jelas Kombes Pol Pasma Royce, S.I.K., M.H.

“Tidak hanya foto tetapi dalam bentuk video berikut captionnya mengandung kata kata kebencian.”

Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Pasma Royce, S.I.K., M.H., juga menjelaskan bahwa Pemuda tersebut adalah seorang warga yang tidak pernah bersosialisasi kelingkungan masyarakat.

“Tetapi media sosial merupakan tempatnya berkomunikasi selama ini.”

Dan itu terbukti, dari seorang FA kami telah menemukan 35 akun dari sejumlah HP yg dimilikinya, ungkapnya.

Selanjutnya, atas perbuatannya, pihaknya akan menjerat pelaku dengan pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UURI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yaitu, “Pidana penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal berjumlah Rp. 1 Miliar,” pungkasnya.
(Hy/Bs/Syam)

 

 

 

error: Content is protected !!