Karo Multimedia Divhumas Polri Keynote Speech Berhasilkah Menangkal Hoax dan Disinformasi

Bagikan Berita

316 total views, 3 views today

kabarpolri.com – Jakarta, Karo Divuhumas Polri Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan. MM menjadi nara sumber dalam diskusi publik dengan tema “Cek Fakta, berhasilkah menangkal Hoax dan Disinformasi, Bertempat di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (13/8/2019)

Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan, mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia telah mendata ada 3.056 akun hoax, 2019 29.160 akun, survei edelman 7 dari 10 responden khawatir berita bohong akan semakin merajalela di media sosial dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Jendral Polisi kelahiran Bumi Pajajaran – Pasundan itu, mengaku, pada bulan Juli-Agustus berhasil mengurangi berita hoax, yang dilakukan berhasil, kesadaran publik mengecek media yang dipercaya. 2018 pergerakan hoax cenderung naik. Data item hoax, 1 item hoax diviralkan banyak akun, setiap malamnya ada 8 hoax yang di viralkan ke dalam sosial media.

“Akun yang produksi tidak terlalu banyak berkurang, hoaks merupakan perhatian semua pihak selama tahun 2018 yang kami pantau sebanyak 30 ribu. Karna banyaknya hoaks bermain di ranah emosi, kadang tidak masuk akal, diluar budaya,” terangnya.

“Kita mengevaluasi kekuarangn kemarin. Kami melaporkan ke Kominfo untuk takedown, saling sharing,” pungkas Karo MM Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Budi Setiawan.

Dalam paparannya Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan.MM. mengatakan, HOAX atau kabar bohong menjadi perhatian banyak pihak karena memiliki efek merusak yang luar biasa. Kita akan mudah menemukan contoh sebaran HOAX yang berakibat fatal, jatuhnya korban jiwa, kerusakan property, konflik, pelanggaran hukum dan efek negatif lainnya.

“Pemerintah, swasta dan masyarakat tidak diam dalam mensikapi HOAX. Aturan hukum, kampanye anti HOAX, aplikasi uji HOAX, layanan pengaduan HOAX, edukasi melalui media massa akan bahaya HOAX semua sudah dilakukan. Ketika ada berita bohong disebarkan, upaya menangkalnya dengan mengungkap fakta sebenarnya juga dilakukan,” jelas Brigjen Pol Budi Setiawan.

“Apakah kemudian budaya membuat, mengkonsumsi dan menyebarkan HOAX hilang? Tidak!, karena ternyata HOAX bermain di ranah emosi, bukan ranah logis. Maka ketika kebenaran diungkapkan untuk menangkal HOAX tersebut, akan segera diproduksi HOAX lain lagi dan cenderung mengabaikan kebenaran yang telah diungkapkan tadi,” terang Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan. MM.

Lebi jauh, Jendral Polisi dengan Bintang Emas satu dipundaknya itu, menjelaskan bahwa diperlukan evaluasi dan peningkatan strategi untuk menangkal HOAX secara lebih efektif. Gerakan kontra HOAX yang dilakukan Pemerintah, Pers, Korporasi maupun unsur masyarakat melakukan publikasi dengan memanfaatkan fasiltas Check Fakta untuk melawan HOAX hasilnya belum maksimal, masyarakat masih membuat, menerima dan menyebarkan berita-berita yang tidak benar (HOAX) dan hanya sebagian kecil yang terpengaruh dari upaya check fakta.

Menurut Karo Multimedia Divhumas Polri hal tersebut bisa terjadi karena HOAX tidak bermain di ranah logika atau akal sehat, namun HOAX menyasar EMOSI manusia. Masyarakat lebih memilih berita yang sesuai dengan perasaan/kepuasan/trend dibandingkan yang seusai fakta/logika. Strategi melawan HOAX perlu ditingkatkan ke level berikutnya, yakni tidak sekedar cari faktanya lalu jawab melalui media (publish), namun perlu langkah efek jera (paksa) dan membuat trend atau menyentuh emosi (budaya).

“Apa yang dilakukan POLRI untuk melawan HOAX bisa diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yakni :
Upaya Pre-emtif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana,” terangnya.

“Sosialisai, penyuluhan, iklan layanan masyarakat dan upaya-upaya pencegahan lainnya dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Upaya Refresif, adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan dengan melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku,” katanya, menambahkan.

Dilakukan Penyelidikan, Penyidikan terhadap pelaku untuk diproses melalui sistem Peradilan Pidana.
Perbuatan menyiarkan berita bohong (Hoax) diatur dalam beberapa peraturan Pidana, misalnya perbuatan menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan harga-harga naik diatur dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Selain KUHP, juga diatur tentang perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 27-28 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dan berita-berita yang menimbukan kebencian dan permusuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

“Perbuatan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dengan ancaman pidana paling lam 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. diatur dalam pasal 4 huruf B (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” bebernya.

Kendati demikian, Jenderal asal Tanah Kujang – Pajajaran (Jawa Barat) itu, tidak menampik bahwa keberhasilan Kepolisian didalam menangani Berita Bohong (Hoax) ditentukan oleh Peran serta masyarakat. Ia berharap, jika mengetahui adanya berita bohong masyarakat segera membuat laporan atau pengaduan, masyarakat sebagai pengguna sarana Informasi untuk aktif melawan berita bohong, lebih berhati-hati membuat dan menyiarkan konten berita melalui akun media sosial atau perangkat elektronik.

“Kepolisian dapat bekerja sama dengan komunitas yang ada di masyarakat untuk melakukan literasi dan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan konten yang sehat. Maka kepedulian para pihak, seperti saat ini Dewan Pers mengajak untuk duduk bersama dalam diskusi merumuskan strategi melawan HOAX antara Pemerintah, Polri termasuk di dalamnya, media masa (pers), unsur masyarakat dan perusahaan penyelenggara media sosial sebagai salah satu sarana penyebaran HOAX yang paling sering dipakai, adalah langkah yang patut diapresiasi,” pungkasnya.

Sementara, Aji Mafindo mengatakan, bahwa inisiatif cek fakta pilar penting., tdk bisa berdiri sendiri. Ekosistem anti hoaks di Indonesia sedang berada pada progres yang sangat baik, cek fakta kolaborasi pihaknya dengan 24 media, dan dibantu oleh Mafindo.

 

“Lahir dr fb, aktifitas antihoax dibantu oleh kawan pers. Upaya pelawanan hoaks harus komprehensif,” katanya.

Menurut Aji, ada partnership dengan checker salah satu mafindo, cara kerja dari laporan masyarakat, kirim factcheckers. Menurutnya, Fb terlibat di digital literasi, ada program take before share, standar fb melarang akun palsu.

“Kalau menurut mereka hoaks distribusi kami turunkan, sedikit sekali orang yang takedown, yang di takedown hanya konten yang langgar standar komunikasi fb – menimbulkan violance,” katanya.

“Sudah cukup sosialisasi upaya yang dilakukan sudah oke dibandingkan negara lain, masyarakat hidup dalam kantong digital yang sangat homogen, jadi sekuat apapun konten kalau tidak diutarakan sama dengan KOL akan menjadi lemah, khusus negara menganut ketokohan,” tukasnya.

Masih ditempat yang sama, narasumber lainnya, Nandi, menjelaskan, pihaknya mendapatkan dari laporan masyarakat, dari instansi, 3 sumber hoaks diverivikasi oleh 100 orang menyatakan hoaks.

Ia juga menyebut, disinformasi, atau fakta, data tersebut dikirim ke polisi, dan melalui website cekhoaks.kominfo.go.id dan kirim ke yang lain seperti mafindo.

“KOL jadi perhatian
Ada gerakan literas digital siber aksi sejak 2017, banyak influencer juga yang ikut tergabung, semakin banyak anak muda yang ikut menjadi penting, menggunakan kol mereka yang berbicara,” katanya

“Salah satu cara kerja setelah artikel ditandai hoaks, dibawahnya ada artikel penyanggah. Fb sedang melakukan cara agar informasi semakin tajam, Orang mau share artikel tidak akan warning,” imbuhnya.(hy/by/bs)

About Us | Contact Us | Redaksi | Kode Etik Jurnalistik
error: Content is protected !!